Realisasi Janji Program
100 Hari Prabowo
Latar Belakang​
Kabinet Merah Putih adalah kabinet baru yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto dengan tujuan membawa perubahan dan menciptakan pemerintahan inklusif di Indonesia, serta mengatasi polarisasi sosial dan politik yang terjadi. Kabinet ini terdiri dari 109 anggota, yang menjadikannya kabinet terbesar sejak Orde Lama 1966. Tugas dan fungsi kabinet tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Tahun 2024-2029, yang mengatur mengenai penataan tugas dan fungsi masing-masing kementerian, serta memastikan bahwa setiap kementerian memiliki peran yang jelas dan terkoordinasi dalam pelaksanaannya.
Program Kerja 100 Hari Kabinet Merah Putih merupakan langkah awal untuk menunjukkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan janji-janji kampanye. Dalam pelaksanaannya, pemerintah telah menetapkan 7 program prioritas yang berfokus pada isu-isu fundamental, seperti ekonomi, politik, hukum, dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, anggaran untuk program quick win atau program prioritas mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp121 triliun.
​
7 Program Prioritas dalam 100 Hari Kerja
Program Priotitas
Janji
Realita
1. Pembangunan Lumbung Pangan Nasional
Pembangunan dilakukan di daerah dengan intensifikasi lahan pertanian seluas 80 ribu hektare dan cetak sawah baru 150 ribu hektare untuk menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia serta sarana prasarana pendukung dengan anggaran Rp15 triliun.
Terjadi kegagalan berulang pada lumbung pangan nasional yang hingga sekarang belum terdapat solusinya, dengan sekitar 4.207 hektare lahan menjadi terbengkalai di Kalimantan Tengah. Selain itu, beberapa lokasi lainnya juga mendapatkan penolakan keras dari warga setempat.
2. Pembangunan Sekolah Unggulan
Program ini bertujuan agar sistem sekolah dapat lebih terintegrasi dengan subsidi anggaran sebesar Rp4 triliun.
Hingga sekarang, belum ada laporan spesifik yang ada di dalam 100 hari pertama mengenai program tersebut.
3. Penuntasan Tuberculosis (TBC)
Program kesehatan sebagai solusi penuntasan penyakit TBC yang memiliki anggaran sebesar Rp8 triliun.
Program sudah mulai berjalan dengan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis, yang mencakup skrining untuk TBC. Program ini dimulai pada awal Januari 2025 dan direncanakan untuk terus berjalan hingga menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat.
4. Makan Bergizi Gratis (MBG)
Penyediaan makanan bergizi gratis kepada 20 juta anak Indonesia untuk mengatasi malnutrisi, dengan alokasi anggaran mencapai Rp71 triliun per tahun.
Distribusi makanan bergizi gratis di beberapa wilayah sudah berlangsung, namun terhambat di beberapa daerah akibat infrastruktur dan birokrasi yang belum memadai. Hal ini menyebabkan mereka tidak mendapat makanan tersebut secara rutin, makanan tidak layak atau basi, bahkan tidak mendapat sama sekali.
5. Renovasi Sekolah
Renovasi mencakup ruang kelas, mebel, dan MCK (mandi, cuci, kakus) sebanyak 22 ribu sekolah dengan nilai alokasi anggaran Rp20 triliun.
Program ini belum dilaksanakan karena Kementerian Dikdasmen (Pendidikan Dasar dan Menengah) sedang menunggu terbitnya Inpres (Instruksi Presiden), yang akan memberikan dasar hukum untuk pelaksanaan renovasi.
6. Pemeriksaan Kesehatan Gratis
Masyarakat mendapat pemeriksaan tensi, gula darah, foto rontgen, dan skrining penyakit katastropik gratis yang ditujukan untuk 52,2 juta orang dengan dukungan anggaran sebesar Rp3,2 triliun.
Program telah dilaksanakan secara bertahap melalui aplikasi “SATUSEHAT” yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat dengan mengunduh aplikasi dan melengkapi data diri terlebih dahulu. Skrining kesehatan dilakukan di Puskesmas maupun lembaga pendidikan sesuai dengan kategori usia yang relevan.
7. Pembangunan Rumah Sakit Lengkap
Pembangunan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas rumah sakit di daerah dari tipe D menjadi tipe C serta sarana dan prasarana serta alat kesehatannya dengan anggaran Rp1,8 triliun.
Sejauh ini, program tersebut baru dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rasau Jaya saja dengan menggunakan anggaran sebesar Rp170 miliar untuk pembangunan fisik dan sarana, serta perlengkapan alat-alat kesehatan.
​​​​
Pelaksanaan program-program tersebut sedang dalam tahap persiapan, dan beberapa program juga telah dilangsungkan hingga Januari 2025 ini. Namun, masih banyak program yang tidak transparan sehingga masyarakat tidak mengetahui progres dari program unggulan ini.
​
Evaluasi dan Perkembangan Pelaksanaan​
Menjelang 100 hari pemerintahan, terdapat sejumlah perkembangan dan tantangan yang perlu dievaluasi lebih lanjut, di antaranya:
​ 1. Hasil Yang Telah Diraih:
-
​Sektor Perumahan: Dalam waktu kurang dari 100 hari, pemerintah berhasil meluncurkan empat kebijakan besar di bidang perumahan, termasuk skema pembiayaan yang lebih inklusif.
-
Program MBG: Implementasi tahap awal program ini menunjukkan keberhasilan di beberapa wilayah. Pemerintah ingin mengoptimalkan anggaran sebanyak Rp71 triliun untuk program MBG secara merata pada 26 provinsi, sehingga realisasi program makan siang gratis tidak dipatok secara mutlak per porsinya, dan anggaran akan disesuaikan dengan masing-masing daerah.
-
Peningkatan Upah Minimum: Salah satu kebijakan awal yang diimplementasikan adalah peningkatan upah minimum. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan mendorong daya beli masyarakat. Persentase jumlah kenaikan upah minimum tahun 2025 naik sebesar 6,5% dari upah minimum tahun 2024.
2. Tantangan dan Kendala:
-
Polemik Kabinet "Gemuk": Keputusan untuk membentuk kabinet besar menuai kritik karena dianggap tidak efisien. Pada pelaksanaannya, koordinasi antar kementerian menjadi lambat karena banyaknya suara yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan, serta tumpang tindih wewenang antara kementerian dan lembaga yang turut memperlambat implementasi program.
-
Progres Makan Bergizi Gratis (MBG): Program ini menghadapi kendala teknis di lapangan. Selain itu, beberapa siswa yang menjadi target dari MBG ini juga mengeluhkan terkait makanan yang diterima kurang sesuai dengan yang dijanjikan, seperti kurangnya susu hingga mendapatkan makanan basi. Adapun menurut Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, anggaran dana MBG sebesar Rp71triliun hanya cukup sampai Juni 2025 saja.
-
Keterbatasan Anggaran: Meskipun memiliki visi besar, pelaksanaan beberapa program menghadapi kendala pendanaan akibat tekanan ekonomi global. Kendala ekonomi global, seperti fluktuasi harga pangan dan energi turut memengaruhi pelaksanaan beberapa program, bahkan Pemerintah masih bergantung pada utang saat mendanai beberapa program prioritas tersebut.
-
Defisit Anggaran: Diprediksi bahwa defisit anggaran hingga akhir tahun ini akan melebar dari 2,29% menjadi 2,7% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Utang jatuh tempo pada APBN 2025 diperkirakan mencapai Rp800,3 triliun, dengan bunga utang sebesar Rp552,9 triliun. Ini menunjukkan bahwa sekitar Rp1.353,2 triliun dari APBN 2025 akan digunakan untuk membayar pokok dan bunga utang.
-
Pemborosan Anggaran: Bertambahnya jumlah kementerian dari 34 menjadi 48 kementerian, berpotensi membebani anggaran negara secara signifikan karena setiap kementerian membutuhkan sarana, prasarana, dan anggaran tersendiri. Menurut Center of Economic and Law Studies (CELIOS), kabinet baru bisa menghabiskan dana hingga Rp777 miliar per tahun untuk gaji dan operasional menteri dan wakil menteri.
​
Kesimpulan
Program 100 Hari Kabinet Merah Putih di bawah Presiden Prabowo Subianto menunjukkan beberapa progres, seperti peningkatan upah minimum dan reformasi sektor perumahan. Namun, tetap ada tantangan seperti ukuran kabinet yang besar, hambatan pelaksanaan program prioritas, isu transparansi, serta masalah anggaran dan ekonomi akibat utang dan pemborosan.
​
Statement
Apakah pelaksanaan Program Kerja 100 Hari oleh Kabinet Merah Putih dapat terwujud seperti yang dijanjikan, ataukah hanya retorika politik semata?
​