Prabowo Subianto:
True or Fake Heroism?
Latar Belakang​
Pada tanggal 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan 48 menteri beserta wakilnya berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024 - 2029. Namun, belum sampai setahun, sejumlah menteri Prabowo Subianto telah melakukan sikap yang menuai polemik dan kontroversial di depan publik dengan pernyataan maupun tindakan yang dianggap tidak pantas atau problematik.
​
Menteri-menteri Kontroversial
Nama Menteri
Kementerian
Permasalahan
1. Natalius Pigai
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM)
- Kinerja yang Tidak Terlihat: Selama 105 hari pertama menjabat kurang aktif dalam menanggapi isu-isu pelanggaran HAM yang terjadi, seperti kasus Rempang dan pagar laut di Tangerang.
- Permintaan Anggaran Fantastis: Dari Rp60 miliar menjadi Rp20 triliun dengan alasan untuk pengembangan pusat pendidikan HAM di seluruh Indonesia.
- Rencana Penambahan Pegawai: Sebanyak 2.544 pegawai baru dari jumlah awal 188 pegawai dengan kebutuhan anggaran untuk gaji dan tunjangan pegawai baru sekitar Rp1,2 triliun.
2. Budi Arie Setiadi
​Menteri Koperasi
- 8 Koperasi Bermasalah: Merugikan masyarakat hingga Rp 26 triliun karena gagal membayar simpanan anggota.
3. Bahlil Lahadalia
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Larangan Pengecer Menjual Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kg: Menyebabkan masyarakat kesulitan untuk membeli gas LPG dan membuat fenomena antrean panjang di sejumlah daerah, sehingga menimbulkan korban jiwa (seorang lansia meninggal dunia).
4. Raja Juli Antoni
Menteri Kehutanan
- Rencana Pengalihan Lahan Hutan untuk Ketahanan Pangan: Memanfaatkan 20 juta hektare lahan hutan cadangan demi mendukung ketahanan pangan, energi, dan juga air. Tidak memahami filosofi hutan dan pentingnya kelestarian hutan di tengah ancaman perubahan iklim.
5. Yandri Susanto
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
- Penyalahgunaan Kop Surat untuk Kepentingan Pribadi: Penggunaan kop surat resmi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal untuk acara pribadi (haul dan syukuran orang tua).
6. Sakti Wahyu Trenggono
Menteri Kelautan dan Perikanan
- Kasus Pagar Laut Tangerang: Sangat lambat dalam mengatasi pembongkaran pagar yang pada akhirnya berdampak pada ribuan nelayan, karena menghambat akses nelayan untuk melaut, menurunkan hasil tangkapan serta meningkatkan biaya operasional.
Kelalaian yang dilakukan oleh sejumlah menteri dalam kabinet ini tidak hanya merugikan pemerintah, tetapi juga berdampak bagi kehidupan rakyat yang menjadi korban dari ketidakmampuan para pemangku kebijakan dalam menjalankan tugas mereka secara profesional dan akuntabel. Selain kerugian yang dialami nelayan karena kasus pagar laut di Tangerang, penderitaan rakyat juga terjadi ketika mereka kesulitan untuk mencari gas hingga harus mengantre panjang. Adapun di tengah penderitaan rakyat, Prabowo seringkali tiba-tiba datang bak “pahlawan” untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timbul akibat menterinya tersebut dengan menawarkan solusi alternatif maupun koreksi kebijakan.
Menteri hanya Pembantu Presiden?
Para menteri yang keliru serta kinerja yang buruk, membuat masyarakat bertanya-tanya mengenai koordinasi antara Prabowo dengan menterinya tersebut. Menteri merupakan pembantu Presiden. Berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 31 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara, Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Sesuai dengan peraturan tersebut, seluruh menteri dalam kabinet bertanggung jawab langsung kepada presiden, yang memiliki kewenangan tertinggi dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan.
Oleh karena itu, beberapa masyarakat menganggap tindakan Prabowo yang muncul secara tiba-tiba untuk memperbaiki keadaan setelah terjadinya masalah yang disebabkan oleh para menteri itu sebagai pencitraan, karena bagaimana mungkin seorang menteri bisa memberikan keputusan tanpa adanya koordinasi atau perintah dari presiden.
Kesimpulan
Banyak kebijakan para menteri di berbagai sektor justru mencerminkan ketidakefektifan, tumpang tindih kepentingan, dan lemahnya pengawasan. Akibatnya, banyak sektor yang tidak berkembang sesuai harapan dengan masyarakat sebagai korban. Adapun para menteri yang keliru serta kinerja yang buruk juga membuat masyarakat bertanya-tanya mengenai koordinasi antara Prabowo dengan menterinya.
Statement
Di balik aksinya yang tampak heroik, apakah ada niat tulus atau hanya sekadar pencitraan?