Latar Belakang

Demokrasi yang sehat hanya dapat tumbuh dan bertahan apabila negara menjamin kebebasan warganya untuk berbicara, mengkritik, serta mengungkap kebenaran tanpa rasa takut. Kebebasan berpendapat bukan sekadar hak, melainkan fondasi utama dalam menjaga akuntabilitas kekuasaan dan keberlangsungan sistem demokrasi. Namun, dalam beberapa waktu terakhir, realitas menunjukkan adanya kecenderungan yang mengkhawatirkan, yakni semakin menyempitnya ruang kebebasan sipil di Indonesia. Negara yang seharusnya hadir sebagai pelindung justru terlihat belum mampu menjamin keamanan bagi rakyatnya yang menyuarakan kritik dan kebenaran.
           

Kondisi tersebut tercermin dalam berbagai peristiwa yang menimpa individu-individu yang aktif mengkritisi kebijakan publik dan praktik kekuasaan. Salah satu kasus terbaru yang menyita perhatian publik adalah kekerasan terhadap Andrie Yunus, seorang aktivis HAM yang menjabat sebagai Wakil Koordinator di Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). Selama ini, Andrie Yunus dikenal konsisten mengawal isu-isu strategis, seperti pelanggaran HAM, reformasi sektor keamanan, hingga proses legislasi yang dinilai tidak transparan dan minim partisipasi publik, salah satunya adalah Penggerebekan Rapat Panja RUU TNI secara tertutup pada Maret 2025 lalu.

 

Berdasarkan seluruh Track Record kritisnya dapat disimpulkan bahwa penyiraman terjadi karena ada sekelompok orang yang tidak menginginkan hadirnya individu-individu cerdas dan kritis terhadap kekuasaan pemerintah di Indonesia. Kekerasan yang dialaminya menimbulkan menunjukkan bahwa individu yang berperan sebagai pengawas kekuasaan masih berada dalam posisi rentan terhadap intimidasi dan teror.

​

Namun, peristiwa tersebut bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Indonesia memiliki catatan panjang terkait ancaman terhadap individu yang berani mengungkap kebenaran. Salah satu contoh adalah kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang aktif menangani berbagai perkara korupsi besar. Meskipun pelaku lapangan (eksekutor) telah diproses secara hukum, hingga kini, setelah sembilan tahun berlalu, negara masih gagal dalam mengungkap pertanyaan terkait siapa aktor intelektual atau “otak utama” di balik serangan tersebut. Hal ini memperkuat persepsi adanya celah dalam penegakan hukum yang belum menjamin keadilan.

​

Lebih jauh lagi pada 7 September 2004, kasus pembunuhan terhadap Munir Said Thalib menjadi simbol kuat kegagalan negara dalam memberikan perlindungan terhadap pembela HAM. Pola pembungkaman ini terjadi pasca putaran pertama Pemilu 2004. Pola tersebut merupakan praktik lama yang selalu terjadi pada aktivis-aktivis kritis Indonesia pada waktu-waktu krusial, bahkan hingga saat ini yang terjadi pada Andrie Yunus. Hingga saat ini, pengungkapan siapa aktor intelektual dibalik kasus tersebut belum sepenuhnya tuntas, sehingga meninggalkan persepsi buruk dalam penegakan hukum dan perlindungan terhadap aktivis di Indonesia.

​

Rangkaian peristiwa tersebut menunjukkan pola yang konsisten, yaitu adanya ancaman terhadap individu yang berani mengkritik kekuasaan, membongkar praktik korupsi, serta memperjuangkan keadilan. Ketika negara tidak mampu memberikan perlindungan yang memadai, maka yang dipertaruhkan bukan hanya keselamatan individu, tetapi juga kualitas demokrasi dan supremasi serta kewibawaan praktik hukum itu sendiri. Situasi ini berpotensi menciptakan efek jera (chilling effect) bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik, yang pada akhirnya melemahkan fungsi kontrol sosial dari masyarakat terhadap pemerintah dalam sistem demokrasi.

​

Seluruh peristiwa ini jelas bertentangan dengan kebebasan berpendapat sebagai hak konstitusional seluruh rakyat Indonesia yang dijamin oleh konstitusi tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28E ayat (3), serta diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Jaminan normatif ini seharusnya menjadi dasar bagi negara untuk melindungi setiap warga negara dalam menyampaikan pendapatnya. Ketika kritik justru dibalas dengan intimidasi, kekerasan, atau bahkan ancaman terhadap keselamatan jiwa, maka hal tersebut menunjukkan adanya kegagalan negara dalam menjalankan amanat konstitusinya!

​

Memasuki pertengahan Maret 2026, kasus Andrie Yunus telah berkembang menjadi krisis integritas institusional yang serius. Penyerangan pada 12 Maret 2026 tersebut menyebabkan Andrie menderita luka bakar kimiawi sebesar 24 persen di bagian wajah, dada, dan tangan, dengan kerusakan sel punca kornea mata kanan mencapai 40 persen. Hingga 19 Maret 2026, muncul perbedaan data yang sangat mencolok antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Polda Metro Jaya mengidentifikasi dua terduga pelaku sipil berinisial BAC (atau BHC) dan MAK. Sementara itu, pada waktu yang hampir bersamaan, Puspom TNI mengumumkan penahanan empat prajurit aktif Badan Intelijen Strategis (BAIS) berinisial Kapten NDP, Lettu SL, Lettu BWH, dan Serda ES yang diduga terlibat langsung. Perbedaan informasi ini memicu kritik keras dari SETARA Institute yang menilai adanya indikasi "sabotase" hukum oleh TNI guna mengaburkan peran aktor intelektual. Situasi ini memperkuat kekhawatiran bahwa negara kembali gagal menjangkau "otak" di balik serangan sistematis ini, memperpanjang rantai impunitas yang selama ini melindungi elite kekuasaan dari akuntabilitas hukum! 

​

Oleh karena itu, pembiaran terhadap berbagai bentuk teror terhadap suara kritis tidak dapat dianggap sebagai peristiwa biasa. Fenomena ini merupakan ancaman serius terhadap kehidupan demokrasi di Indonesia. Negara tidak boleh bersikap pasif, melainkan harus hadir secara aktif dalam memberikan perlindungan hukum, menjamin keamanan, serta menegakkan keadilan bagi setiap individu yang memperjuangkan kebenaran. Tanpa adanya jaminan tersebut, maka prinsip negara hukum dan demokrasi yang dijunjung tinggi akan kehilangan maknanya.

​

Sikap dan Tuntutan 

​

Sebagai bagian dari masyarakat akademis dan elemen masyarakat sipil, kami menyatakan sikap sebagai berikut:

​

1. Mengecam keras segala bentuk teror, intimidasi, kriminalisasi, dan kekerasan terhadap aktivis, jurnalis, akademisi, pembela HAM, maupun whistleblower (orang dalam) yang berani menyuarakan kebenaran;

2. Menuntut negara untuk mengusut tuntas secara transparan serta membentuk tim independen khusus untuk menyelidiki kasus pembungkaman terhadap para aktivis, tanpa campur tangan pihak terduga maupun institusi yang diragukan independensinya. Selain itu, menuntut pengusutan tuntas terhadap seluruh kasus kekerasan terhadap aktivis di masa lalu hingga kasus Andrie Yunus saat ini, dengan memastikan tidak adanya impunitas bagi pelaku maupun pihak yang berada di baliknya;

3. Mendesak pemerintah untuk memberikan perlindungan nyata terhadap pembela HAM, jurnalis, dan pelapor dugaan korupsi agar mereka dapat menjalankan perannya tanpa ancaman terhadap keselamatan diri;

4. Mendorong penguatan sistem perlindungan terhadap whistleblower sebagai bagian penting dalam upaya pemberantasan KKN di Indonesia.

​

Kami menolak segala bentuk upaya pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi dan kritik karena hal tersebut merupakan hak konstitusional seluruh rakyat yang wajib dijamin perlindungannya oleh negara.
 

Penutup

​

Kami menegaskan bahwa kritik bukanlah ancaman bagi negara.

​

Kritik adalah fondasi dari demokrasi yang sehat. Negara yang kuat adalah negara yang mampu menerima kritik, bukan negara yang membungkamnya. Justru, negara yang takut terhadap kritik adalah negara yang sedang menjauh dari prinsip-prinsip demokrasi.

 

Apabila negara terus gagal melindungi individu yang memperjuangkan kebenaran, publik berhak mempertanyakan komitmen pemerintah terhadap keadilan, demokrasi, dan supremasi hukum.

​

Indonesia adalah negara demokrasi. Tolak budaya Orde Baru.

​

Pembungkaman merupakan bentuk pengakuan bahwa pemerintah tidak mampu menghadapi kebenaran.

​

#UsutTuntasSegalaBentukUpayaPembungkamanAktivis!